Angka Kemiskinan di Dompu Turun 1 Per

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Moh. Syaukani ST. 

Dompu_NTB, tamborapress.com – Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu Tahun 2025, Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu mengalami penurunan sebanyak hampir 1 persen yakni dari 34.310 jiwa atau 12,52 persen di tahun 2023 menjadi 32.080 jiwa atau 11,59 persen di tahun 2024.

Turunnya jumlah angka kemiskinan Dompu juga terlihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Per Desember 2023, jumlah warga yang terdaftar di DTKS untuk Kabupaten Dompu sebanyak 170.448 jiwa. Sedangkan pada Desember 2024 jumlahnya hanya 161.502 jiwa atau mengalami penurunan sejumlah 8.946 jiwa.

“ Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu ini akibat semakin banyaknya warga kita yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai warga miskin. Ini bisa terjadi karena diantara anggota keluarga yang sudah menjadi PPPK atau ekonominya sudah membaik ", Jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, ST (21/02/2025). 

Syaukani menerangkan bahwa dalam kurun waktu Beberapa tahun ini, Dinas Sosial Kabupaten Dompu juga telah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DBHCT kepada lebih dari seribu warga Dompu yang tergolong keluarga pra sejahtera dan belum terjamah bantuan dari pemerintah pusat. 

“ Kita juga memberikan permodalan bagi keluarga miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan oleh pemerintah Provinsi. Sehingga ketrampilannya tidak kembali nol dan memiliki penghasilan setelah pelatihan ", Terang Syaukani.

Selain itu, Penurunan data kemiskinan tersebut juga disebabkan oleh pendataan saat ini yang terkonsentrasi pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Warga yang mengalami perubahan data terkait pekerjaan di NIK, maka secara otomatis akan terhapus sistem data DTKS milik Kementerian Sosial RI. 

“ Data DTKS itu hanya bisa dirubah dan dihapus oleh Kementrian dan di desa/kelurahan. Di desa mungkin karena dilihat ekonomi warganya sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai warga miskin, sehingga dihapus, ” Urainya.(IB)***