Diujung Tanduk?? Belum Kantongi Ijin Baru, PT STM Terancam Hengkang

Data Perizinan PT. STM di website resmi MODI milik kementerian ESDM Ahad, (18/5) kemarin

Dompu_NTB, tamborapress.com — Nasib kelanjutan proyek tambang yang digarap PT. Sumbawa Timur Mining (STM/Vale) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kini menjadi tanda tanya besar. Berdasarkan data dari Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masa berlaku izin eksplorasi Kontrak Karya PT. STM dengan nomor 179.K/MB.04/DJB.M/2024 akan berakhir pada 25 Juni 2025 bulan depan. 

Namun hingga kini, belum ada informasi pasti apakah Sumbawa Timur Mining berencana akan perpanjangan izin tersebut atau lebih memilih hengkang dari Mega Proyek Hu'u.

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi NTB Iwan Setiawan, yang dikonfirmasi awak media pada, Ahad (18/05/2025) kemarin, mengaku belum mengetahui hal tersebut.

“ Sebaiknya tanyakan langsung ke pihak PT. STM ", Ujarnya singkat.

Situasi ini justru memunculkan spekulasi bahwa pemerintah pusat masih tarik ulur terkait perpanjangan izin proyek tambang Hu’u. Hal ini diduga erat kaitannya dengan berbagai polemik yang menyertai kegiatan eksplorasi perusahaan tersebut.

Sejumlah keluhan masyarakat setempat makin memperkuat dugaan bahwa proses evaluasi izin sengaja diperketat. Keluhan itu antara lain menyangkut dugaan pelanggaran izin eksplorasi dan dampak lingkungan yang belum ditangani secara maksimal. Salah satu yang paling disorot adalah penurunan debit air yang berimbas langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat lingkar tambang.

Selain itu, kecurigaan publik terhadap keberadaan kolam limbah di area proyek hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan bagi warga dari pihak perusahaan. Padahal, isu ini telah lama menjadi keresahan warga.

Meski PT. STM sempat membuka diri menerima kunjungan lapangan dari DPRD Dompu dan beberapa Dinas terkait untuk meninjau langsung keberadaan kolam tersebut dan diunggah di Media Sosial, namun hal itu justru semakin menambah kontroversi. Selain karena tim peninjau terkesan tidak dibekali standar Keselamatan (K3) saat meninjau Kolam, sementara disisi kolam tersebut tertulis peringatan akan bahaya limbah berbahaya Hidrogen Sulfida, para tim juga tidak melakukan uji sampel secara independen terhadap kandungan air dalam kolam untuk menjawab kecurigaan masyarakat.

Malah dalam kunjungan tersebut, Tim hanya membawa hasil uji Laboratorium yang diserahkan oleh pihak perusahaan. Namun justru hasil uji tersebut menimbulkan gelombang keraguan warga karena dalam laporannya tertulis bahwa sampel air kolam yang diuji adalah yang diambil dan dikirim oleh pihak perusahaan sendiri ke Laboratorium. Bukan hasil yang diambil sampelnya oleh laboratorium penguji.

Selain itu, Masyarakat juga mempertanyakan proses rekrutmen tenaga kerja yang dianggap tidak adil dan lebih mengutamakan unsur kedekatan dibanding pemberdayaan warga lokal. Ketertutupan PT. STM dalam memberikan informasi kepada publik terkait kemajuan eksplorasi mereka ikut memperburuk citra perusahaan.

Yang lebih mencurigakan, sejumlah warga mengaku kerap melihat aktivitas pengangkutan material dari lokasi tambang setiap pekan. Belum lagi pembangunan akses jalan dan beberapa fasilitas fisik lain yang mengindikasikan adanya tahapan operasi produksi. Padahal, hingga kini, PT. STM secara resmi masih berstatus pemegang izin eksplorasi, bukan izin operasi produksi.

Menanggapi hal itu, pihak PT. STM membantah telah melakukan kegiatan eksploitasi. Mereka menegaskan bahwa aktivitas yang berjalan saat ini masih dalam tahap eksplorasi. 

" Kami masih tahap eksplorasi sehingga tidak mungkin ada limbah tailing ", Ungkap juru bicara PT. STM pada suatu kesempatan menanggapi sejumlah pertanyaan dari masyarakat.

Terkait masa depan izin baru, hingga berita ini diturunkan, PT. STM belum memberikan pernyataan resmi, meski media ini sudah mengupayakan menghubungi kontak resmi PT. STM tang tertera di website resminya.(IB).