Dikpora Dompu Siap Pecat Kepala Sekolah yang Bantu Guru Siluman Lolos PPPK

Foto : Ilustrasi Google

Dompu_NTB, tamborapress.com — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan akan menindak tegas kepala sekolah yang diduga membantu tenaga honorer fiktif atau guru siluman sehingga bisa lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Rifaid M.Pd, menegaskan bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan jika hasil verifikasi lapangan membuktikan adanya manipulasi data atau rekayasa administrasi.

“ Kalau memang ditemukan oleh tim dari Dikpora dan BKD memang fiktif, maka kepala sekolahnya akan kami rekomendasikan untuk diberhentikan ", Ujar H. Rifaid kepada Awak Media, Jumat (10/10/2025) Pagi tadi. 

Menurutnya, laporan mengenai keberadaan guru honorer fiktif diterima dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dugaan itu menyebut sejumlah oknum kepala sekolah sengaja membantu penerbitan surat keterangan honorer palsu demi meloloskan peserta tertentu dalam seleksi PPPK.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dikpora bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PSDM Dompu telah melakukan inspeksi ke sejumlah sekolah yang dilaporkan.

“ Kami di Dinas Dikpora dengan BKD PSDM langsung turun lapangan dan memverifikasi di sekolah yang dilaporkan itu untuk mengetahui kebenaran laporan dan validitas data ", Jelasnya.

Meski belum bersedia mengungkapkan hasil awal pemeriksaan, H Rifaid menegaskan tak akan mentolerir pelanggaran yang dianggap mencederai integritas seleksi aparatur pemerintah.

" Insyaallah, kami akan mengambil sikap tegas terhadap kepala sekolah yang nakal tersebut ", Ucapnya. 

Sebelumnya, diketahui terdapat 5.573 tenaga honorer dari unsur teknis, kesehatan, dan guru di Kabupaten Dompu yang dinyatakan lolos dalam tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu. Namun, angka tersebut menuai sorotan publik karena diduga sebagian di antaranya merupakan tenaga honorer siluman yang tak pernah mengabdi di sekolah.

Sementara Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, bahkan mengaku telah menerima sejumlah laporan masyarakat lengkap dengan nama-nama honorer fiktif yang lolos seleksi.

" Kami mendapatkan data dan laporan masyarakat terkait honorer siluman, baik guru maupun non-guru, dan kami tindaklanjuti dengan sidak ke lapangan ", Beber Muttakun.

Selain itu, Temuan tersebut juga memantik Bupati Dompu, Bambang Firdaus SE, untuk membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur Dikpora, Inspektorat, BKD-PSDM, serta Bagian Hukum Setda. Tim ini diberi mandat untuk melakukan audit secara konprehensif dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik honorer siluman yang merusak sistem rekrutmen PPPK.(IB).