Ia menegaskan bahwa Sumbawa Timur Mining harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik dan tidak hanya sekedar memberikan klarifikasi setelah masyarakat menemukan kejanggalan di lapangan.
"PT. STM tidak bisa hanya bicara setelah ada temuan mencurigakan di lapangan. Sejak awal, mereka seharusnya transparan kepada masyarakat mengenai seluruh aktivitas eksplorasi yang dilakukan. Jangan tunggu masyarakat curiga, baru ada klarifikasi," tegas Kurnia dalam keterangannya, Rabu (03/04/2025).
Kurnia menilai polemik terkait kolam lumpur ini semakin membuktikan kurangnya keterbukaan pihak perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Jika benar kolam tersebut digunakan untuk keperluan eksplorasi dan bukan untuk proses produksi sebagaimana diklaim oleh pihak STM, maka seharusnya informasi ini disampaikan sejak awal kepada publik dan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan bahkan DPRD.
Menurutnya, kehadiran PT. STM di Dompu pada dasarnya telah membangkitkan harapan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, baik dari sisi lapangan pekerjaan maupun dampak ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan wajib merangkul semua pihak, terutama warga Dompu yang selama ini berharap banyak atas keberadaan tambang tersebut.
"Warga Dompu sudah lama menaruh harapan pada PT. STM, karena ini adalah investasi besar di daerah kita. Tetapi harapan itu jangan sampai dikecewakan. STM harus memastikan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam setiap kebijakan yang mereka buat, termasuk dalam proses eksplorasi saat ini," Jelas Kurnia.
Sebagai upaya tindak lanjut, DPRD Dompu juga menjanjikan akan turun langsung ke lokasi eksplorasi PT. STM untuk melihat secara langsung aktivitas di kawasan konsesi perusahaan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan STM masih berada dalam koridor izin eksplorasi yang diberikan dan tidak ada aktivitas produksi terselubung.
"Kami di DPRD akan meninjau langsung lokasi eksplorasi untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dibiarkan bertanya-tanya dan mendapatkan informasi yang jelas dari lembaga resmi," ujar Kurnia.(IB).
No comments