MAKI Ungkap Dugaan Skandal Proyek Pengadaan alat Peraga SMK Senilai Rp39 Miliar di NTB

Mataram_NTB, tamborapress.com – Proyek pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 senilai 39, 266 miliar rupiah diduga sarat praktik gratifikasi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB membeberkan adanya permainan rapi dan sistematis sejak tahap awal penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketua MAKI NTB, Heru, dalam konferensi pers di Resto Piring Kosong, Senin (15/09/2025) siang tadi, mengungkap setidaknya ada tiga orang oknum non-pejabat yang menjadi aktor utama. Mereka disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan berperan sebagai juru mudi yang menentukan siapa yang mendapat proyek hingga mengatur cashback 30 persen dari nilai transaksi.

“ Sejak program disosialisasikan di tingkat nasional, tiga orang ini sudah bergerak. Mereka ke Jakarta, Jogja, hingga Surabaya menemui pabrikan dan supplier. Mereka yang mengatur siapa dapat proyek dan cashback 30 persen itu,” tegas Heru di hadapan sejumlah wartawan.

MAKI mengaku sudah mengantongi bukti aktivitas mencurigakan ketiga oknum tersebut. Hasil investigasi menyebut 80 persen aliran dana gratifikasi sudah dicairkan tunai dari rekening sebuah bank di luar NTB, lalu dibawa ke Mataram.

“ Kami punya bukti. Salah satunya, kehadiran pihak pabrikan di salah satu hotel di Mataram. Mereka bukan sekadar menginap, tapi menyerahkan cashback miliaran rupiah ", Beber Heru.

MAKI menghitung total cashback yang sudah terealisasi mencapai Rp 11,7 miliar dari nilai proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 sebesar Rp 39,266 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 30 bidang kejuruan di 11 SMK penerima, rata-rata Rp 1,5 miliar per jurusan.

Temuan MAKI juga menyoroti adanya cacat prosedural dalam penyusunan RAB. Sesuai juknis, RAB seharusnya dibuat sekolah berdasarkan kebutuhan. Namun faktanya RAB justru disusun oleh vendor dan dipaksakan kepada sekolah.

“ Ini jelas cacat dari hulu. Kalau dari atas sudah kotor, hilirnya pasti bermasalah. Kepala sekolah jangan sampai jadi korban ", Tandas Heru.

Meski menyebut ada permainan sistematis dalam proyek tersebut, MAKI menegaskan belum menemukan adanya indikasi keterlibatan langsung Kabid SMK maupun Kadis Dikbud NTB.

Sementara itu, Kepala bidang SMK Dinas Dikbud NTB, Supriadi, yang dikonfirmasi sebelumnya pada, Sabtu (13/09/2025) lalu, membantah adanya intervensi. Ia menegaskan penyusunan kebutuhan alat peraga dilakukan oleh sekolah sesuai petunjuk teknis kemudian diproses melalui e-purchasing.

“ Sekolah menyusun kebutuhan, lalu dipresentasikan. Kemudian diserahkan ke PPK untuk dibelikan melalui e-purchasing. Selama proses, PPK tetap berkomunikasi dengan pihak sekolah ", Ujar Supriadi.

MAKI NTB berharap persoalan ini tidak berhenti di permukaan. Heru mendesak Gubernur NTB segera turun tangan demi akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

“Kami sudah identifikasi orang-orang ini satu per satu. Tinggal tunggu waktu, semua akan kami laporkan. Kalau dibiarkan, sekolah dan siswa yang jadi korban,” tegas Heru.

Kendati demikian, MAKI saat ini memilih belum membocorkan identitas ketiga orang aktor dibalik dugaan gratifikasi proyek Dinas Dikbud NTB tersebut.(IB).